Garudanewss.com JAKARTA — Menjelang pelantikan Pengurus Pusat APKLI Merah Putih periode 2026–2031 pada 17 Oktober 2026 di Jakarta, Sekretaris Jenderal DPP APKLI Merah Putih, Saiful Chaniago,
menyampaikan optimisme terhadap penguatan ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan pedagang kaki lima (PKL), usaha kecil dan menengah (UKM), serta berbagai program prioritas pemerintah.
Saiful menyebut pelantikan tersebut akan menjadi momentum konsolidasi organisasi sekaligus memperkuat peran APKLI Merah Putih dalam mendorong ekonomi rakyat. Informasi mengenai agenda pelantikan 17 Oktober 2026 juga telah diberitakan sejumlah media.
Menurut Saiful, tema yang diusung dalam pelantikan adalah “APKLI Merah Putih Bersama UKM PKL Indonesia Wujudkan Ekonomi Tumbuh 8% Presiden Prabowo Subianto.”
“Kami di APKLI Merah Putih melihat, merasakan, dan terlibat langsung. Program ekonomi kerakyatan Presiden Prabowo bukan wacana. Sudah jalan, sudah dirasakan PKL dan UMKM. Karena itu kami optimis 8 persen pasti tercapai,” ujar Saiful.
MBG Dinilai Menggerakkan Ekonomi Desa
Saiful menempatkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu instrumen yang menurutnya berpotensi memberikan dampak luas terhadap ekonomi masyarakat.
Ia menilai rantai pasok MBG dapat melibatkan peternak, petani, pelaku UMKM kuliner, hingga PKL sehingga perputaran ekonomi tidak hanya terjadi pada tingkat pusat, tetapi juga dapat dirasakan di daerah.
Pemerintah sendiri menyatakan MBG merupakan salah satu program prioritas yang dapat memperkuat fondasi ekonomi dan mendorong pertumbuhan inklusif.
Dalam keterangan pemerintah pada Februari 2026, MBG disebut dapat meningkatkan konsumsi rumah tangga serta menggerakkan aktivitas ekonomi hingga tingkat desa dan kecamatan.
Saiful menyebut kebutuhan anggaran MBG dapat mencapai sekitar Rp400 triliun per tahun. Angka tersebut merupakan proyeksi atau pernyataan yang disampaikan Saiful dan perlu dibedakan dari realisasi anggaran aktual setiap tahun.
Kampung Nelayan Merah Putih
Pilar berikutnya yang disoroti Saiful adalah Kampung Nelayan Merah Putih. Ia menilai penguatan sektor perikanan harus dibarengi dengan peningkatan fasilitas produksi, akses permodalan, penyimpanan hasil tangkapan, distribusi, serta akses pasar.
Menurutnya, keterhubungan antara nelayan, koperasi, pasar rakyat, dan program pemerintah dapat menciptakan rantai ekonomi yang lebih panjang serta memberikan nilai tambah bagi masyarakat pesisir.
Koperasi Desa Merah Putih
Saiful juga menyoroti Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebagai instrumen penguatan permodalan masyarakat desa.
Ia berharap koperasi dapat memberikan akses pembiayaan produktif bagi PKL dan pelaku UMKM sehingga modal usaha tidak hanya berasal dari pinjaman informal dengan beban bunga tinggi.
Pemerintah sendiri memasukkan Koperasi Desa Merah Putih sebagai salah satu program prioritas yang diarahkan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat.
“Kredit produktif harus benar-benar diarahkan untuk meningkatkan kapasitas usaha masyarakat, bukan sekadar pembiayaan konsumtif,” kata Saiful.
Program Perumahan dan Kebijakan Ekonomi Rakyat
Selain tiga sektor tersebut, Saiful menyinggung sejumlah kebijakan lain yang menurutnya memiliki keterkaitan dengan penguatan ekonomi masyarakat, antara lain program perumahan rakyat dan berbagai kebijakan peningkatan penerimaan negara.
Ia menilai pembangunan perumahan dapat menciptakan efek ekonomi berantai karena melibatkan tenaga kerja, tukang, pekerja konstruksi, pedagang bahan bangunan,
hingga usaha kecil di sekitar proyek.
Pemerintah juga telah menempatkan Program 3 Juta Rumah bersama MBG dan Koperasi Desa Merah Putih sebagai program prioritas dalam strategi pertumbuhan ekonomi.
APKLI Siapkan Konsolidasi Nasional
Pelantikan Pengurus Pusat APKLI Merah Putih pada 17 Oktober 2026 disebut Saiful akan dihadiri unsur pimpinan wilayah dan pimpinan cabang dari berbagai daerah.
Ia menegaskan bahwa konsolidasi tersebut tidak hanya berkaitan dengan struktur organisasi, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat posisi PKL dan UKM sebagai bagian dari ekosistem ekonomi nasional.
Saiful menyatakan APKLI Merah Putih ingin memastikan aspirasi pedagang kecil dan pelaku UKM dapat menjadi bagian dari pembahasan kebijakan ekonomi.
Target Pertumbuhan 8 Persen
Pemerintah memang telah menyampaikan target pertumbuhan ekonomi 8 persen dalam agenda pembangunan jangka menengah. Namun, target tersebut merupakan sasaran kebijakan yang membutuhkan dukungan berbagai faktor, termasuk investasi, produktivitas, konsumsi, ekspor, penciptaan lapangan kerja, serta efektivitas program pemerintah.
Dalam konteks tersebut, Saiful melihat PKL dan UMKM sebagai kelompok ekonomi yang memiliki peran penting dalam menjaga aktivitas ekonomi masyarakat sehari-hari.
“Jika ekonomi rakyat kuat, daya beli naik, warung laku, PKL sejahtera, maka ekonomi tumbuh 8 persen bukan sekadar angka,
tetapi kesejahteraan yang dirasakan masyarakat Indonesia,” pungkas Saiful.
APKLI Merah Putih, lanjut dia, siap mengambil bagian dalam penguatan ekonomi kerakyatan dengan menjadikan PKL dan UKM sebagai salah satu kekuatan dalam pembangunan ekonomi nasional menuju Indonesia Emas 2045.
Catatan akurasi: saya sengaja mempertahankan angka Rp400 triliun sebagai pernyataan Saiful, bukan sebagai angka realisasi pemerintah, karena sumber pemerintah yang saya temukan memuat angka program dan realisasi yang berbeda.
Misalnya, per Februari 2026 pemerintah menyebut belanja harian MBG sekitar Rp900 miliar dan program telah menjangkau 60,2 juta penerima manfaat.
Badan Kebijakan Fiskal
[ Valen ]
