Garudanewss.com 1 Oktober 2026 Penyaluran bantuan sosial (bansos) berupa beras sebanyak 30 kilogram di salah satu wilayah diduga belum sepenuhnya tepat sasaran. Sejumlah warga mempertanyakan mekanisme pendataan penerima bantuan, setelah ditemukan adanya warga yang dinilai mampu namun tercatat sebagai penerima, sementara warga yang dinilai benar-benar membutuhkan justru tidak terdata.
Dugaan ketidaktepatan sasaran tersebut menguat setelah ditemukan sejumlah kejanggalan pada data desil, yang menjadi salah satu acuan dalam penentuan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
Salah seorang warga yang menjadi narasumber, berinisial “S”, mengaku merasa layak menerima bantuan pemerintah. Namun, ketika dilakukan pengecekan terhadap data desil, status yang muncul justru berada pada desil 10.
Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan karena data yang seharusnya dapat menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dinilai tidak sepenuhnya sesuai dengan keadaan warga di lapangan.
Warga menduga ketidaksesuaian data tersebut dapat terjadi akibat proses pendataan awal yang dinilai belum dilakukan secara optimal. Bahkan, terdapat dugaan proses pendataan dilakukan tanpa verifikasi dan validasi secara langsung ke rumah-rumah warga.
Selain itu, warga juga mempertanyakan keterlibatan ketua RT setempat dalam proses pendataan dan pemutakhiran data penerima bantuan sosial.
Ketika dikonfirmasi mengenai persoalan tersebut, PJS setempat memberikan penjelasan bahwa data penerima bantuan berasal dari pemerintah pusat. Pernyataan tersebut dinilai warga masih bersifat normatif dan belum menjawab persoalan mengenai adanya data yang diduga tidak sesuai dengan kondisi faktual di lapangan.
Warga mempertanyakan, apabila ditemukan data yang tidak valid, bagaimana mekanisme pemerintah desa dalam menyampaikan usulan perbaikan, sanggahan, maupun pemutakhiran data kepada instansi terkait.
Persoalan lain yang turut dipertanyakan adalah masih adanya data warga yang disebut sudah meninggal dunia maupun telah pindah domisili, tetapi diduga masih tercantum sebagai penerima bantuan aktif.
Kondisi tersebut diharapkan menjadi perhatian serius pemerintah daerah maupun pemerintah pusat agar dilakukan pengecekan dan pemutakhiran data secara menyeluruh.
Warga berharap Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan mekanisme penyaluran bansos terus diperbaiki sehingga data penerima benar-benar menggambarkan kondisi masyarakat di lapangan.
Masyarakat juga berharap proses pendataan, verifikasi, validasi, serta pemutakhiran dilakukan secara transparan dengan melibatkan unsur pemerintahan di tingkat bawah yang mengetahui kondisi warga secara langsung.
Dengan demikian, bantuan pemerintah diharapkan dapat diterima oleh masyarakat yang memang memenuhi kriteria dan membutuhkan, sekaligus meminimalkan potensi kesalahan data maupun ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran bansos.
Bayu Munandar / Valen
