SHULTANNEWS.COM | SURABAYA — Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Peduli Jawa Timur (APMP JATIM) menggelar aksi demonstrasi jilid V di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Rabu (28/10/2026), bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda. Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan enam tuntutan yang berfokus pada transparansi anggaran, evaluasi tata kelola keuangan daerah, serta tindak lanjut aparat penegak hukum terhadap sejumlah dugaan penyimpangan yang mereka soroti.
Aksi tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi pemuda dan mahasiswa terkait pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Sejumlah persoalan yang disuarakan meliputi pengelolaan dana hibah, persoalan perbankan dan badan usaha milik daerah (BUMD), pelaksanaan proyek pembangunan, hingga pertanggungjawaban penggunaan anggaran publik.
Direktur APMP JATIM, Acek Kusuma, dalam orasinya menegaskan bahwa Gedung Negara Grahadi sebagai simbol pemerintahan Provinsi Jawa Timur harus mencerminkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab.
“Tepat di hari Sumpah Pemuda, kami pemuda dan mahasiswa Jawa Timur bersumpah untuk tidak diam! Jawa Timur harus terbebas dari praktik korupsi. Kami meminta agar dugaan penyimpangan, persoalan dana hibah, hingga temuan BPK ditindaklanjuti secara serius, transparan, dan tanpa pandang bulu,” tegas Acek Kusuma di tengah massa aksi.
Soroti Dugaan Persoalan Perbankan dan BUMD
Dalam aksi tersebut, APMP JATIM mendesak Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menindaklanjuti informasi mengenai dugaan korupsi di Bank Jatim dengan nilai yang disebut mencapai Rp596 miliar.
Massa juga menyoroti dugaan persoalan kredit di Bank Jatim Cabang Jakarta dengan nilai yang disebut mencapai Rp569 miliar. Mereka meminta aparat penegak hukum memberikan kejelasan mengenai status penanganan perkara, dasar perhitungan nilai tersebut, serta pihak-pihak yang bertanggung jawab apabila ditemukan bukti pelanggaran.
APMP JATIM menegaskan bahwa persoalan tersebut perlu ditelusuri secara profesional, transparan, dan berdasarkan bukti yang sah.
Dana Hibah Pokir dan Dugaan Pungutan Liar
Selain persoalan perbankan, massa menyoroti penanganan dana hibah yang berkaitan dengan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Jawa Timur yang disebut dalam proses penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
APMP JATIM juga meminta agar dugaan praktik pungutan liar di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Timur ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum.
Mereka meminta instansi berwenang memberikan kejelasan mengenai perkembangan penanganan persoalan tersebut, sekaligus memastikan setiap dugaan diperiksa berdasarkan fakta, dokumen, dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Soroti Temuan Pemeriksaan dan Proyek Pembangunan
APMP JATIM turut menyampaikan sejumlah persoalan pengelolaan anggaran dan pelaksanaan pekerjaan yang menurut mereka membutuhkan klarifikasi lebih lanjut. Massa mengaitkan sejumlah persoalan tersebut dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Jawa Timur Tahun Anggaran 2025.
Beberapa hal yang menjadi sorotan antara lain:
1. Pembangunan Gedung Poliklinik RSUD Dungus
Massa menyoroti informasi mengenai pemutusan kontrak pembangunan Gedung Poliklinik RSUD Dungus serta persoalan denda dan jaminan pelaksanaan yang disebut bernilai Rp1,98 miliar.
Mereka meminta penjelasan mengenai status penyelesaian kewajiban kontraktor dan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang berkaitan dengan pekerjaan tersebut.
2. Paket pekerjaan konstruksi
APMP JATIM meminta penelusuran terhadap informasi mengenai dugaan kelebihan pembayaran dan kekurangan volume pada sejumlah paket pekerjaan yang mencakup belanja barang dan jasa, pembangunan gedung, jalan, serta irigasi. Nilainya disebut mencapai belasan miliar rupiah.
Massa meminta instansi terkait memastikan kesesuaian antara kontrak, realisasi pekerjaan, pembayaran, dan hasil pemeriksaan.
3. Dana hibah KONI Jawa Timur
Massa menyoroti penggunaan dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jawa Timur senilai Rp5,45 miliar yang menurut mereka berkaitan dengan penggunaan lintas tahun anggaran.
APMP JATIM meminta klarifikasi mengenai kesesuaian penggunaan dana, administrasi pertanggungjawaban, dan tindak lanjut hasil evaluasi instansi berwenang.
4. Ongkos kirim DAK sekolah swasta
APMP JATIM mempertanyakan bukti pertanggungjawaban ongkos kirim Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk sekolah swasta senilai Rp1,05 miliar.
Mereka meminta dokumen pendukung dan realisasi anggaran diverifikasi guna memastikan kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku.
5. Sewa komputer dan laptop di Sekretariat DPRD Jawa Timur
Massa mempertanyakan efisiensi anggaran sewa komputer atau laptop di Sekretariat DPRD Jawa Timur yang disebut mencapai Rp849 juta.
Mereka meminta pemeriksaan terhadap dasar kebutuhan belanja, mekanisme pengadaan, realisasi anggaran, serta pertanggungjawaban penggunaannya.
6. Program SMA Double Track
APMP JATIM turut menyoroti pelaksanaan kerja sama swakelola program SMA Double Track dengan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) yang disebut bernilai Rp10,39 miliar.
Mereka meminta evaluasi terhadap efisiensi anggaran, kesesuaian pelaksanaan kegiatan, capaian program, dan pertanggungjawaban keuangan.
Seluruh angka dan uraian tersebut merupakan informasi yang disampaikan massa aksi dan masih memerlukan pencocokan dengan dokumen resmi serta klarifikasi pihak terkait. Penyebutan suatu nilai atau persoalan tidak dengan sendirinya membuktikan adanya tindak pidana.
Desak Audit Dana Hibah Rp11,55 Miliar
Persoalan pertanggungjawaban dana hibah menjadi salah satu perhatian utama APMP JATIM. Massa meminta evaluasi dan audit terhadap penyaluran dana hibah pada periode kepemimpinan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.
Mereka juga menyoroti informasi mengenai 14 lembaga penerima hibah di lingkungan Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) dan Dinas Pendidikan (Dindik) yang disebut belum menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), dengan nilai total mencapai Rp11,55 miliar.
APMP JATIM mendesak instansi terkait memeriksa status administrasi setiap penerima hibah, memastikan pemenuhan kewajiban pelaporan, serta mengambil langkah sesuai ketentuan apabila ditemukan pelanggaran.
Massa menilai transparansi penyaluran dan pertanggungjawaban dana hibah penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah.
Evaluasi Pengawasan Pemerintahan Daerah
Dalam orasinya, APMP JATIM juga menyoroti sejumlah operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap kepala daerah di Jawa Timur. Mereka meminta agar kondisi tersebut menjadi bahan evaluasi terhadap efektivitas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Menurut APMP JATIM, pengawasan yang efektif, keterbukaan informasi, dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran merupakan bagian penting dalam mencegah penyimpangan serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik.
Massa meminta evaluasi dilakukan berdasarkan data dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan serta sesuai kewenangan masing-masing lembaga.
Enam Tuntutan APMP JATIM
Dalam aksi demonstrasi jilid V tersebut, APMP JATIM menyampaikan enam tuntutan utama:
- Menindaklanjuti persoalan Bank Jatim. Meminta aparat penegak hukum menindaklanjuti informasi dugaan korupsi Bank Jatim senilai Rp596 miliar serta memperjelas status penanganan perkara dan pihak-pihak yang bertanggung jawab berdasarkan bukti yang sah.
- Menindaklanjuti persoalan dana hibah Pokir dan dugaan pungutan liar. Mendorong penanganan dugaan penyimpangan dana hibah Pokir DPRD Jawa Timur dan dugaan pungutan liar di lingkungan Dinas ESDM Jawa Timur sesuai prosedur hukum.
- Melakukan audit dana hibah. Meminta audit menyeluruh terhadap penyaluran dana hibah pada periode kepemimpinan Khofifah Indar Parawansa serta tindak lanjut terhadap penerima hibah yang disebut belum memenuhi kewajiban penyampaian LPJ.
- Memeriksa pekerjaan fisik dan penggunaan anggaran. Mendesak penelusuran terhadap informasi mengenai kekurangan volume pekerjaan, kelebihan pembayaran, dan dugaan pemborosan anggaran pada sejumlah perangkat daerah berdasarkan hasil pemeriksaan yang sah.
- Mengevaluasi efisiensi belanja dan program pendidikan. Meminta evaluasi terhadap anggaran sewa komputer atau laptop di Sekretariat DPRD Jawa Timur serta pelaksanaan program SMA Double Track yang menjadi sorotan massa.
- Meminta klarifikasi terhadap Gubernur Jawa Timur. Mendesak aparat penegak hukum melakukan klarifikasi dan pemeriksaan sesuai kewenangannya terhadap Gubernur Khofifah Indar Parawansa berkaitan dengan dugaan persoalan pengawasan dan tata kelola pemerintahan yang disampaikan APMP JATIM, berdasarkan bukti serta ketentuan hukum yang berlaku.
APMP JATIM Berkomitmen Mengawal Transparansi Anggaran
Aksi demonstrasi jilid V di depan Gedung Negara Grahadi ditutup dengan pernyataan sikap bahwa APMP JATIM akan terus mengawal persoalan transparansi dan tata kelola anggaran di Jawa Timur.
Massa menyatakan akan kembali menyampaikan aspirasi apabila tuntutan mereka belum memperoleh tindak lanjut yang dianggap memadai. Mereka berharap pemerintah daerah dan aparat penegak hukum memberikan penjelasan secara terbuka, profesional, dan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
APMP JATIM juga mendorong agar seluruh penggunaan anggaran publik dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Momentum Hari Sumpah Pemuda menjadi pengingat pentingnya peran generasi muda dalam mengawasi jalannya pemerintahan melalui penyampaian aspirasi yang bertanggung jawab dan sesuai ketentuan hukum.
Garudanewss.com Berimbang, Akurat, dan Terpercaya.
Tim Redaksi
