banner 728x250

PERTALITE SPBU CIHERANG PONDOK JADI SOROTAN, AUDIT TRANSAKSI TIGA BULAN DIMINTA DIBUKA KE PUBLIK

banner 120x600
banner 468x60

Garudanewss.com CARINGIN, KABUPATEN BOGOR – Dugaan ketidakwajaran dalam pelayanan dan penyaluran BBM bersubsidi jenis Pertalite di SPBU 34.167.17, Ciherang Pondok, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, menuai perhatian serius.

Persoalan ini mencuat setelah adanya temuan dugaan pengisian Pertalite secara berulang menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion pada Selasa (27/10/2026), sekitar pukul 23.15 WIB.

banner 325x300

Dalam perkembangan tersebut, operator bernama Aziz mengakui menerima kelebihan uang berkisar Rp2.000 hingga Rp5.000 dalam setiap pengisian. Pengakuan tersebut menjadi salah satu poin yang perlu ditelusuri lebih lanjut untuk memastikan kesesuaian pelayanan dengan ketentuan yang berlaku.

GM SPBU KONFIRMASI PEMERIKSAAN CCTV DAN TRANSAKSI

Menanggapi persoalan tersebut, General Manager (GM) SPBU, Sudarminto, menyampaikan bahwa pihak pengelola sedang melakukan pemeriksaan internal terhadap rekaman CCTV dan dashboard transaksi komputer selama tiga bulan terakhir.

Menurut Sudarminto, banyaknya transaksi setiap jam membuat proses pemeriksaan membutuhkan waktu serta ketelitian agar seluruh data dapat ditelusuri secara real-time.

Pemeriksaan tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai aktivitas pengisian BBM, pola transaksi, serta kemungkinan adanya pengisian berulang menggunakan kendaraan yang sama.

Namun, proses audit tersebut perlu menghasilkan penjelasan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Masyarakat berhak mengetahui apakah dugaan yang muncul berkaitan dengan pelanggaran SOP pelayanan atau terdapat persoalan lain dalam mekanisme penyaluran BBM bersubsidi.

TRANSAKSI BERULANG PERLU DITELUSURI SECARA MENYELURUH

Dugaan pengisian berulang menggunakan kendaraan yang sama menjadi perhatian karena distribusi BBM bersubsidi harus berjalan sesuai ketentuan dan mekanisme pengawasan pemerintah.

Penelusuran tidak cukup hanya berdasarkan keterangan lisan. Data transaksi, rekaman CCTV, waktu pengisian, identitas kendaraan, serta prosedur pelayanan perlu diperiksa secara menyeluruh.

Begitu pula pengakuan operator mengenai penerimaan kelebihan uang Rp2.000 hingga Rp5.000 harus diklarifikasi, termasuk alasan, mekanisme, dan apakah uang tersebut telah sesuai dengan nilai transaksi sebenarnya.

Kejelasan informasi ini penting agar tidak muncul dugaan yang berkembang tanpa dasar pemeriksaan yang memadai.

APH, BPH MIGAS, DAN PERTAMINA DIMINTA TURUN TANGAN

Aparat Penegak Hukum (APH), BPH Migas, serta Pertamina diminta tidak mengabaikan persoalan tersebut.

Pemeriksaan independen diperlukan untuk memastikan pengawasan distribusi Pertalite di SPBU 34.167.17 berjalan sesuai ketentuan.

Ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian pihak berwenang:

  1. Memeriksa rekaman CCTV pada waktu kejadian dan periode terkait.
  2. Mengaudit riwayat transaksi penjualan Pertalite selama tiga bulan terakhir.
  3. Menelusuri dugaan pengisian berulang menggunakan kendaraan yang sama.
  4. Memeriksa keterangan operator terkait penerimaan kelebihan uang.
  5. Mengevaluasi penerapan SOP dan sistem pengawasan SPBU.
  6. Menyampaikan hasil pemeriksaan secara transparan kepada publik sesuai ketentuan.

Langkah tersebut diperlukan agar persoalan tidak hanya berhenti pada pemeriksaan internal, tetapi juga memperoleh pengawasan dari instansi yang memiliki kewenangan.

KETENTUAN HUKUM HARUS MENJADI PERHATIAN

Dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi perlu ditelaah berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

Ketentuan tersebut mengatur ancaman pidana bagi pihak yang terbukti melakukan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi pemerintah, berupa pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling tinggi Rp60 miliar.

Meski demikian, penerapan ketentuan pidana harus didasarkan pada pembuktian unsur tindak pidana, hasil penyelidikan, serta alat bukti yang sah.

MASYARAKAT MENUNGGU HASIL AUDIT

BBM bersubsidi merupakan fasilitas yang disediakan pemerintah untuk membantu masyarakat. Oleh karena itu, penyalurannya harus diawasi secara ketat agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.

Publik kini menunggu keseriusan pengelola SPBU melalui pemeriksaan yang disampaikan GM Sudarminto, sekaligus langkah konkret APH, BPH Migas, dan Pertamina untuk menindaklanjuti dugaan tersebut.

Jangan sampai persoalan distribusi BBM bersubsidi menjadi polemik berkepanjangan tanpa kejelasan hasil pemeriksaan.

PENGAWASAN HARUS TRANSPARAN, SUBSIDI HARUS TEPAT SASARAN!

Hingga berita ini diterbitkan, menurut keterangan GM Sudarminto, pemeriksaan internal melalui rekaman CCTV dan dashboard transaksi komputer selama tiga bulan terakhir masih berlangsung.

Redaksi tetap membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada GM SPBU Sudarminto, operator Aziz, pihak Pertamina, BPH Migas, maupun seluruh pihak terkait demi menjaga keberimbangan informasi dan memenuhi prinsip kode etik jurnalistik.

Garudanewss.com Tegas dalam Pemberitaan, Akurat dalam Informasi, Berimbang dalam Penyajian.

 

[ VALEN ]

banner 325x300

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *