Garudanewss.com JAKARTA — Kasus penipuan berskala masif berkedok dana hibah APBN/APBD senilai Rp3 miliar kembali mencuat. Kasus ini menyeret Joko Purwanto (JP), yang mengaku sebagai Staf Ahli Presiden RI, serta Armansyah Daulay (AD), Pimpinan Redaksi media Istana Rakyat. Sindikat ini diduga telah merugikan banyak korban di berbagai daerah hingga miliaran rupiah.

Rangkuman Peristiwa & Modus Operandi
Berdasarkan laporan salah satu korban utama, Hartono (Kepala Perwakilan media Istana Rakyat wilayah Karimun, Kepulauan Riau), korban diiming-imingi bantuan dana hibah dengan syarat menyetorkan uang muka (fee di muka) 30%.

Untuk meyakinkan korban, JP yang mencatatkan diri sebagai Staf Ahli Presiden meminta sejumlah uang operasional secara bertahap. Total kerugian langsung Hartono kepada JP mencapai \pm\text{Rp150 juta},
melalui AD mencapai \pm\text{Rp160 juta}, dengan total kerugian keseluruhan mencapai \pm\text{Rp310 juta}.

Hingga batas waktu yang dijanjikan, dana tersebut tidak pernah cair. Dari total kewajiban pengembalian, baru dibayarkan Rp78 juta, menyisakan kerugian Rp52 juta. Penelusuran lebih lanjut menunjukkan sindikat ini juga memakan banyak korban lain, di antaranya:

M. Mahdi (Medan): Kerugian Rp90 juta.
Saudara Joko (Papua): Kerugian Rp320 juta.
Bekasi & Wilayah Lain: Sepuluh korban mengalami kerugian miliaran rupiah dengan modus janji lolos seleksi P3K dan pengangkatan PNS, serta laporan dari Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Maluku, dan Depok.

Jeratan Hukum dan Pasal Pidana
Tim kuasa hukum korban menegaskan akan segera menyeret para pelaku ke Mabes Polri tanpa kompromi. Berikut adalah dasar hukum yang disangkakan:

Pasal 378 KUHP tentang Penipuan
Ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun bagi pelaku yang menggerakkan orang lain untuk menyerahkan uang menggunakan nama palsu, martabat palsu (mengaku Staf Ahli Presiden), atau rangkaian kebohongan.
Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan
Ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun bagi pelaku yang dengan melawan hukum menguasai uang atau barang milik orang lain.
Pasal 263 KUHP tentang Pemalsuan Surat
Ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun apabila terbukti menggunakan dokumen atau mandat palsu untuk meyakinkan korban.
UU ITE (Pasal 28 ayat 1 jo. Pasal 45A)
Ancaman pidana paling lama 6 tahun dan/atau denda hingga Rp1 miliar jika aksi penipuan dan berita bohong disebarkan melalui sarana elektronik lintas wilayah.
Pasal 65 KUHP (Akumulasi Kejahatan)
Digunakan untuk memperberat hukuman pelaku mengingat banyaknya korban (multi-victims) yang tersebar di berbagai provinsi dari rentang waktu 2021 hingga 2026.
Sikap Pers & Hak Jawab
Pengungkapan kasus ini dilakukan demi penegakan hukum dan membersihkan nama baik insan pers. Sesuai Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers,
redaksi tetap membuka ruang seluas-luasnya bagi pihak terkait untuk menggunakan Hak Jawab dan Hak Koreksi. Kendati demikian, proses hukum pidana di kepolisian akan tetap berjalan paralel demi menuntut pemulihan hak-hak finansial para korban.
[ Redaksi ]


















