Garudanewss.com SUKABUMI – Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sekarwangi Kabupaten Sukabumi menegaskan bahwa pelayanan kesehatan kepada masyarakat tetap berjalan normal.
Sementara itu, mekanisme pelayanan bagi masyarakat yang belum memiliki kepesertaan BPJS Kesehatan masih menunggu petunjuk teknis (juknis) dan petunjuk pelaksanaan (juklak) resmi dari pemerintah.
Manajemen RSUD Sekarwangi menyampaikan bahwa pihak rumah sakit mendukung penuh program pemerintah dalam memperluas akses pelayanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat.
Namun, penerapan kebijakan baru harus memiliki dasar regulasi yang jelas agar pelaksanaannya berjalan sesuai ketentuan, baik dari sisi administrasi maupun pembiayaan pelayanan kesehatan.
Hingga saat ini, RSUD Sekarwangi mengaku belum menerima regulasi teknis tertulis yang secara khusus mengatur mekanisme pelayanan kesehatan tanpa BPJS Kesehatan. Oleh karena itu, rumah sakit masih berpedoman pada ketentuan yang berlaku sembari menunggu arahan resmi dari pemerintah. Hingga saat ini,
RSUD Sekarwangi mengaku belum menerima regulasi teknis tertulis yang secara khusus mengatur mekanisme pelayanan kesehatan tanpa BPJS Kesehatan. Oleh karena itu, rumah sakit masih berpedoman pada ketentuan yang berlaku sembari menunggu arahan resmi dari pemerintah.
Masyarakat Prasejahtera Tetap Bisa Mengakses Pelayanan
Meski mekanisme baru masih menunggu kepastian aturan, kondisi tersebut tidak berarti masyarakat yang belum memiliki BPJS Kesehatan kehilangan akses terhadap pelayanan medis.
RSUD Sekarwangi tetap menjalankan skema pelayanan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sukabumi serta mekanisme pembiayaan melalui program jaminan kesehatan daerah.
Masyarakat dari kelompok prasejahtera yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan masih memiliki kesempatan memperoleh pelayanan medis melalui program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) maupun Bantuan Pelayanan Kesehatan (Banpelkes), dengan memenuhi persyaratan administrasi sesuai ketentuan pemerintah daerah.
Manajemen rumah sakit menegaskan bahwa pelayanan kepada pasien tetap menjadi prioritas utama. Setiap masyarakat yang membutuhkan pertolongan medis diharapkan dapat memperoleh informasi mengenai prosedur dan persyaratan pelayanan melalui petugas maupun saluran komunikasi resmi rumah sakit.
Koordinasi dengan Dinas Kesehatan Terus Dilakukan
Dalam rangka mempersiapkan penerapan kebijakan pelayanan kesehatan ke depan, RSUD Sekarwangi terus melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan instansi terkait.
Koordinasi tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan sistem pelayanan, administrasi, serta mekanisme pembiayaan apabila petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dari pemerintah telah diterbitkan.
Manajemen rumah sakit juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah mempercayai informasi yang belum jelas sumber dan kebenarannya,
khususnya mengenai kebijakan berobat tanpa BPJS Kesehatan.
Masyarakat diminta untuk memperoleh informasi melalui saluran resmi RSUD Sekarwangi agar tidak terjadi kesalahpahaman terkait prosedur pelayanan maupun persyaratan administrasi. Kepastian Regulasi Diharapkan Segera Terbit
RSUD Sekarwangi berharap pemerintah segera memberikan kejelasan regulasi dan petunjuk teknis agar pelaksanaan kebijakan pelayanan kesehatan dapat berjalan secara optimal.
Kepastian aturan dinilai penting, tidak hanya untuk memberikan perlindungan dan kepastian bagi masyarakat sebagai penerima layanan, tetapi juga bagi rumah sakit sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan.
Dengan demikian, pelayanan medis dapat terus berjalan secara tertib, transparan, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
RSUD Sekarwangi kembali menegaskan komitmennya untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan mengedepankan kualitas pelayanan medis, kepastian administrasi, serta tanggung jawab dalam menjalankan kebijakan pemerintah.
Pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi prioritas, sementara skema baru berobat tanpa BPJS masih menunggu aturan teknis resmi.
[ Rangga ]


















