Garudanewss.com-JAKARTA – Kepastian hukum atas kepemilikan tanah di wilayah Bogor kembali terusik. Seorang ahli waris lahan seluas 5 hektare resmi mengadukan dugaan praktik mafia tanah ke Kementerian ATR/BPN. Meski memegang Sertifikat Hak Milik (SHM) resmi hasil program PTSL 2019, lahan tersebut kini menjadi objek klaim sepihak yang penuh kejanggalan.
*Anomali Luas Lahan dan Dugaan Dokumen “Aspal”*
Dugaan keterlibatan mafia tanah mencuat menyusul adanya pihak luar yang memasang plang kepemilikan di atas lahan ahli waris. Berdasarkan fakta lapangan, terdapat ketimpangan data yang mencolok: pihak pengklaim diduga hanya memiliki dasar dokumen atas lahan seluas 2.000 meter persegi, namun secara agresif mengklaim penguasaan total atas seluruh hamparan 5 hektare.
“Ini anomali hukum. Klien kami memegang dokumen negara yang sah, namun di lapangan justru dihalangi oleh klaim yang tidak berdasar secara logika luas tanah,” ungkap kuasa hukum ahli waris. Pihaknya juga mencium aroma manipulasi pada dokumen AJB tahun 1994 yang digunakan pihak lawan dan telah menyerahkan bukti-bukti dugaan dokumen “aspal” tersebut ke instansi terkait untuk diuji forensik.
*Mendesak Ketegasan Satgas Mafia Tanah*
Tak hanya penguasaan fisik, ahli waris juga menghadapi upaya kriminalisasi melalui laporan kepolisian terkait tuduhan pemalsuan dokumen pada 2021. Hal ini dinilai sebagai strategi untuk menekan pemilik sah agar melepaskan haknya.
Kini, laporan telah resmi masuk ke Satgas Anti Mafia Tanah Kementerian ATR/BPN. Kuasa hukum mendesak pemerintah agar tidak membiarkan marwah sertifikat negara kalah oleh permainan oknum. “Kami menunggu aksi nyata Satgas dalam 14 hari kerja ke depan untuk membongkar jaringan yang mencoba merampas hak warga negara,” pungkasnya.
Hingga proses hukum dinyatakan bersih (clean and clear), ahli waris memilih untuk menunda seluruh aktivitas transaksi di atas lahan tersebut.
#sourceGry
