Garudanewss com Bogor, 16 Juni 2026 – Komunitas Pemuda Peduli Bogor Raya (KPP Bogor Raya) mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) SMA Negeri di Kota Bogor yang belakangan menuai berbagai keluhan dan sorotan dari masyarakat.
KPP Bogor Raya menilai berbagai polemik yang muncul selama proses SPMB menunjukkan adanya persoalan serius dalam aspek pengawasan, transparansi, serta akuntabilitas penyelenggaraan penerimaan murid baru. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem pendidikan yang seharusnya menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kesetaraan bagi seluruh peserta didik.
Ketua KPP Bogor Raya, Beni Sitepu, menegaskan bahwa pemerintah harus hadir dan memberikan kepastian kepada masyarakat atas berbagai persoalan yang berkembang selama proses SPMB berlangsung.
“Pendidikan merupakan hak setiap warga negara yang harus dijamin secara adil dan transparan. Ketika muncul berbagai pertanyaan dan keresahan di tengah masyarakat terkait pelaksanaan SPMB, pemerintah wajib memberikan penjelasan yang terbuka serta melakukan evaluasi terhadap seluruh proses yang berjalan,” ujar Beni Sitepu.
Menurut KPP Bogor Raya, evaluasi tidak hanya perlu dilakukan terhadap mekanisme pelaksanaan SPMB, tetapi juga terhadap sistem pengawasan yang berada di bawah kewenangan Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Wilayah II Jawa Barat.
Dalam pernyataannya, KPP Bogor Raya menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat, di antaranya:
Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan SPMB SMA Negeri di Kota Bogor.
Mengevaluasi kinerja KCD Pendidikan Wilayah II Jawa Barat.
Menindak tegas pihak yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku.
Menjamin keterbukaan informasi kepada masyarakat selama proses SPMB berlangsung.
Memastikan seluruh proses penerimaan murid baru berjalan objektif, transparan, dan bebas dari intervensi maupun penyalahgunaan kewenangan.
Sebagai bentuk kepedulian terhadap dunia pendidikan, KPP Bogor Raya bersama elemen masyarakat berencana menggelar aksi damai yang akan dilaksanakan pada:
📍 Kantor KCD Pendidikan Wilayah II Jawa Barat
📅 Rabu, 17 Juni 2026
🕘 Pukul 09.00 WIB
Aksi tersebut bertujuan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat sekaligus mendorong terciptanya tata kelola pendidikan yang lebih baik, transparan, dan berkeadilan.
KPP Bogor Raya mengajak seluruh masyarakat, orang tua siswa, mahasiswa, aktivis, serta pemerhati pendidikan untuk turut mengawal proses SPMB agar berjalan sesuai prinsip keadilan dan memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh peserta didik.
“Masa depan pendidikan tidak boleh dikorbankan oleh lemahnya pengawasan maupun praktik yang mencederai rasa keadilan masyarakat. Pendidikan harus menjadi ruang yang bersih, profesional, dan berpihak pada kepentingan generasi bangsa,” tutup Beni Sitepu.
[ Petet ]
