Garudanewss.com BOGOR, 1 Juli 2026 – Upaya konfirmasi yang dilakukan Pimpinan Umum PT Radja Garuda Nusantara terkait dugaan pungutan yang dikeluhkan sejumlah pihak di MAN 4 Bogor disebut tidak berlanjut setelah nomor teleponnya diduga diblokir oleh Kepala Sekolah MAN 4 Bogor,
yang dalam rilis ini disebut bernama Deden.
Menurut keterangan PT Radja Garuda Nusantara, konfirmasi dilakukan melalui sambungan telepon dan pesan WhatsApp sebagai bagian dari upaya meminta klarifikasi atas informasi yang beredar mengenai dugaan pungutan di lingkungan sekolah.
Dalam percakapan singkat tersebut, Kepala Sekolah disebut menyampaikan bahwa persoalan tersebut telah selesai. Namun, setelah komunikasi berakhir, pihak PT Radja Garuda Nusantara menyatakan tidak lagi dapat menghubungi nomor yang bersangkutan karena diduga telah diblokir.
Pimpinan Umum PT Radja Garuda Nusantara menilai tindakan tersebut tidak mendukung prinsip keterbukaan informasi dan menghambat proses klarifikasi yang semestinya dapat dilakukan secara terbuka.
Dalam pernyataan resminya, PT Radja Garuda Nusantara menyampaikan bahwa konfirmasi dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada pihak sekolah menyampaikan penjelasan secara berimbang, sekaligus memenuhi prinsip pemberitaan yang mengedepankan klarifikasi.
Pihak perusahaan juga menyatakan akan terus menghimpun informasi dan dokumen dari pihak-pihak yang mengaku terdampak. Apabila ditemukan bukti yang memadai, informasi tersebut akan disampaikan kepada instansi berwenang untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Hingga rilis ini diterbitkan, belum terdapat tanggapan lanjutan dari Kepala Sekolah MAN 4 Bogor mengenai alasan penghentian komunikasi maupun terkait substansi dugaan pungutan tersebut. Oleh karena itu, seluruh dugaan yang disampaikan dalam rilis ini masih memerlukan verifikasi lebih lanjut dari pihak-pihak terkait.
PT Radja Garuda Nusantara menegaskan tetap membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi kepada Kepala Sekolah MAN 4 Bogor maupun instansi terkait agar informasi yang disampaikan kepada masyarakat tetap berimbang, akurat, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta Kode Etik Jurnalistik.
[ Redaksi ]
