Sukabumi – Garudanews.com
Pemerintah Kabupaten Sukabumi melalui Kecamatan Parungkuda menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Tahun 2026 dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2027. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Kantor Kecamatan Parungkuda pada Kamis, 13 Februari 2026.
Musrenbang kali ini mengusung tema “Pemantapan Ekosistem Pendukung untuk Penguatan Agroindustri dan Pariwisata.” Tema tersebut mencerminkan komitmen pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal, sekaligus memperkuat sektor unggulan yang dimiliki Kecamatan Parungkuda.
Kegiatan dihadiri oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam), camat beserta jajaran, unsur TNI dan Polri, para kepala desa, perwakilan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, serta perwakilan perangkat daerah terkait. Kehadiran berbagai unsur tersebut menunjukkan sinergi lintas sektor dalam merumuskan arah pembangunan yang terintegrasi.
Dalam forum tersebut, masing-masing desa diberikan kesempatan untuk memaparkan usulan prioritas pembangunan berdasarkan kebutuhan riil dan potensi wilayahnya. Beragam aspirasi disampaikan, mulai dari peningkatan kualitas jalan lingkungan, perbaikan jalan penghubung antar desa, hingga pembangunan sarana penunjang pertanian.
Selain infrastruktur dasar, usulan juga menitikberatkan pada perbaikan dan pengembangan saluran irigasi guna mendukung produktivitas pertanian. Masyarakat juga mendorong adanya dukungan lebih besar terhadap sektor pertanian dan UMKM melalui bantuan alat produksi, pelatihan keterampilan, serta kemudahan akses permodalan.
Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi dari Fraksi Gerindra, Tedy Setiadi, menyampaikan bahwa Musrenbang merupakan instrumen penting dalam perencanaan pembangunan yang partisipatif dan berbasis kebutuhan masyarakat. Ia menegaskan seluruh aspirasi yang disampaikan akan dikawal agar dapat masuk dalam skala prioritas pembangunan daerah.
Menurut Tedy, usulan yang mencuat dalam Musrenbang mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat, mulai dari infrastruktur, pertanian, UMKM, hingga pengembangan pariwisata. Ia menilai Kecamatan Parungkuda memiliki potensi besar di sektor agroindustri dan pariwisata yang perlu dikembangkan secara terarah dan berkelanjutan.
Ia juga menekankan pentingnya kesinambungan antara perencanaan di tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten agar tidak terjadi tumpang tindih program. Hasil Musrenbang kecamatan, lanjutnya, harus menjadi pijakan utama dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah sehingga program yang dilaksanakan benar-benar memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.
Melalui Musrenbang Kecamatan Parungkuda Tahun 2026 ini, diharapkan terwujud perencanaan pembangunan yang lebih terukur, transparan, dan akuntabel. Sinergi antara pemerintah kecamatan, desa, DPRD, dan pemerintah daerah menjadi kunci agar pembangunan di Parungkuda tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga pemerataan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.
(Ratna)
