Garudanewss.com Oleh: Den Murdani, S.H. — Ketua Umum SUPREMASI (Suara Pemerhati Birokrasi Sukabumi)
SUKABUMI — Rotasi dan mutasi pejabat dalam lingkungan pemerintahan bukan sekadar pergantian posisi atau penyegaran organisasi. Dalam perspektif administrasi publik dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), rotasi dan mutasi dapat menjadi instrumen penting untuk mencegah konflik kepentingan,
memperkuat integritas birokrasi, meningkatkan profesionalitas aparatur, serta meminimalisasi potensi terjadinya hubungan tidak sehat antara aparatur pemerintah dengan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap pekerjaan pemerintah.
Pejabat struktural maupun tenaga teknis yang terlalu lama berada pada posisi, wilayah kerja, atau objek pengawasan yang sama berpotensi membentuk relasi yang terlalu dekat dengan pihak-pihak yang setiap hari berinteraksi dengannya. Dalam kondisi tertentu, kedekatan tersebut dapat menimbulkan potensi konflik kepentingan apabila tidak diimbangi sistem pengawasan dan pengendalian yang kuat.
Secara prinsip, rotasi pegawai merupakan bagian dari manajemen sumber daya manusia pemerintahan yang bertujuan memperluas pengalaman, meningkatkan kompetensi, mencegah kejenuhan, sekaligus mengurangi risiko terbentuknya jaringan personal yang berlebihan antara pejabat dengan pihak eksternal.
PU dan UPTD PU Perlu Pengawasan Ketat
Dalam konteks pengelolaan pekerjaan konstruksi pemerintah, persoalan tersebut menjadi semakin penting. Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum maupun UPTD PU Kabupaten Sukabumi memiliki banyak pekerjaan yang melibatkan pejabat teknis, pengawas lapangan, penyedia jasa, kontraktor, konsultan, dan berbagai pihak lainnya.
Pengawas idealnya berada dalam posisi profesional, yakni memastikan kualitas pekerjaan, kesesuaian spesifikasi teknis, progres pekerjaan, volume pekerjaan, serta pelaksanaan kontrak sesuai ketentuan yang berlaku.
Namun, apabila seorang pejabat atau petugas teknis terlalu lama berada pada objek, wilayah, atau jaringan kerja yang sama, secara kelembagaan perlu diantisipasi kemungkinan munculnya hubungan yang dapat mengganggu independensi pengawasan.
Hal tersebut bukan berarti setiap hubungan antara pengawas dan kontraktor merupakan pelanggaran. Akan tetapi, prinsip tata kelola pemerintahan mengharuskan setiap potensi konflik kepentingan dicegah sejak awal sebelum berkembang menjadi konflik kepentingan aktual.
Di sinilah rotasi memiliki fungsi strategis.
“Rotasi bukan berarti pejabat tersebut bermasalah. Rotasi justru dapat menjadi mekanisme organisasi untuk memastikan bahwa sistem tidak bergantung pada orang tertentu dan pengawasan tetap objektif.”
Pengawas Harus Tetap Memiliki Jarak Profesional
Dalam pekerjaan konstruksi pemerintah, pengawas memiliki posisi penting karena kualitas pekerjaan tidak hanya ditentukan oleh dokumen kontrak, tetapi juga oleh efektivitas pengawasan di lapangan.
Ketika pengawas terlalu dekat dengan pihak yang diawasi, secara teoritis dapat muncul risiko moral hazard, yaitu kondisi ketika seseorang memiliki peluang melakukan tindakan yang tidak sejalan dengan kepentingan organisasi karena lemahnya kontrol atau adanya hubungan kepentingan tertentu.
Potensi persoalannya dapat berupa toleransi terhadap keterlambatan pekerjaan, pembiaran terhadap pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi, persoalan kualitas material, hingga masalah administrasi pekerjaan.
Sekali lagi, hal tersebut tidak berarti bahwa setiap pengawas maupun kontraktor melakukan penyimpangan. Justru karena itu, prinsip pencegahan harus menjadi bagian dari sistem pemerintahan.
Sistem pengawasan yang sehat tidak boleh hanya bergantung pada integritas individu. Pengawasan perlu diperkuat melalui rotasi, supervisi berlapis, audit, transparansi, dokumentasi pekerjaan, evaluasi berkala,
serta mekanisme pengaduan masyarakat.
Mutasi Harus Berdasarkan Kepentingan Organisasi
Di sisi lain, rotasi dan mutasi juga harus dilakukan secara objektif dan profesional. Jangan sampai kebijakan mutasi justru digunakan sebagai instrumen kepentingan politik, tekanan personal, atau hukuman terhadap pejabat yang menjalankan tugas secara profesional.
Mutasi harus memiliki dasar yang jelas, antara lain kompetensi, kebutuhan organisasi, beban kerja, evaluasi kinerja, pengembangan karier, pemerataan pengalaman, serta kebutuhan penguatan pengawasan.
Dalam perspektif good governance, yang harus dibangun bukanlah kecurigaan terhadap individu, melainkan sistem yang mampu mencegah peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan.
Dengan demikian, rotasi dapat menjadi bagian dari prinsip checks and balances dalam birokrasi pemerintahan.
Publik Berhak Mendapat Infrastruktur Berkualitas
Persoalan ini penting karena pekerjaan infrastruktur menggunakan anggaran negara atau daerah yang pada hakikatnya merupakan uang publik.
Masyarakat tidak hanya membutuhkan jalan, jembatan, irigasi, gedung, dan berbagai infrastruktur yang selesai secara administratif. Masyarakat membutuhkan pembangunan yang berkualitas, memiliki umur manfaat yang baik, serta dikerjakan sesuai spesifikasi teknis dan ketentuan kontrak.
Karena itu, pengawasan pekerjaan PU tidak boleh berhenti pada pertanyaan, “Apakah pekerjaan selesai?”
Lebih jauh harus dipastikan:
Apakah pekerjaan sesuai spesifikasi teknis?
Apakah volume pekerjaan sesuai?
Apakah kualitas material sesuai ketentuan?
Apakah progres pekerjaan sesuai kontrak?
Apakah proses pengawasan berjalan objektif?
Apakah dokumentasi pekerjaan lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan?
Apakah terdapat potensi konflik kepentingan antara pihak yang mengawasi dengan pihak yang diawasi?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting sebagai bagian dari upaya menjaga akuntabilitas penggunaan anggaran publik.
Rotasi Sebagai Penguatan Integritas Birokrasi
Pada akhirnya, rotasi dan mutasi bukan sekadar pergantian meja atau perpindahan tempat kerja.
Rotasi dapat menjadi bagian dari upaya menjaga jarak profesional, mencegah terbentuknya zona nyaman, memperkuat pengawasan, memperluas pengalaman aparatur, serta memastikan kewenangan tidak terlalu lama terkonsentrasi pada relasi dan lingkungan kerja yang sama.
Pemerintah daerah perlu memastikan setiap kebijakan kepegawaian, termasuk rotasi pejabat teknis dan pengawas di lingkungan PU maupun UPTD PU, benar-benar diarahkan untuk memperkuat integritas, meningkatkan kualitas pembangunan, dan menutup ruang bagi potensi kolusi atau hubungan tidak sehat antara oknum aparatur dengan pihak penyedia jasa.
Namun demikian, kebijakan rotasi harus tetap dilaksanakan secara transparan, objektif, terukur, dan berdasarkan kebutuhan organisasi. Setiap pejabat harus diberikan kesempatan untuk bekerja secara profesional tanpa stigma ataupun tuduhan yang tidak berdasar.
Dalam pemerintahan yang sehat, integritas tidak cukup hanya dipercayakan kepada individu. Integritas harus dibangun melalui sistem yang membuat penyimpangan sulit terjadi.
Salah satu bagian dari sistem tersebut adalah rotasi, pengawasan, transparansi, evaluasi, serta keberanian melakukan pembenahan terhadap setiap potensi persoalan tanpa pandang bulu.
Dengan birokrasi yang profesional, pengawasan yang objektif, serta kebijakan mutasi yang berbasis kebutuhan organisasi, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat terus diperkuat dan setiap rupiah anggaran publik dapat dipertanggungjawabkan untuk kepentingan masyarakat.
[ Charly ]
