Garudanewss.com DEPOK – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap sejumlah temuan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Depok. Temuan tersebut berkaitan dengan pengadaan papan tulis interaktif untuk jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), serta pengadaan alat tulis bagi siswa SD yang dinilai belum dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, proses pengadaan papan tulis interaktif dinilai belum didukung pengawasan yang memadai. Selain itu, harga pengadaan menjadi perhatian karena dinilai perlu dipertanggungjawabkan dan diverifikasi lebih lanjut untuk memastikan kewajarannya sesuai prinsip efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.
Atas temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Wali Kota Depok agar segera mengambil langkah perbaikan. Di antaranya memastikan Kepala Dinas Pendidikan meningkatkan pengawasan terhadap seluruh proses pengadaan barang dan jasa, meminta pertanggungjawaban Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas penetapan harga yang menjadi temuan pemeriksaan, serta memerintahkan Inspektorat melakukan verifikasi secara menyeluruh.
Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan lanjutan ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah, BPK juga meminta agar sanksi diberikan kepada pihak yang bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Selain pengadaan papan tulis interaktif, BPK juga menemukan permasalahan pada pengadaan alat tulis untuk kebutuhan siswa Sekolah Dasar. Paket pengadaan tersebut meliputi pensil, buku tulis, penghapus, penggaris, dan perlengkapan belajar lainnya. Dalam pemeriksaannya, BPK menilai pengawasan pelaksanaan kegiatan masih lemah dan PPK belum sepenuhnya memedomani ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Temuan tersebut menunjukkan pentingnya penguatan tata kelola pengadaan agar seluruh proses berjalan secara transparan, akuntabel, efektif, efisien, serta mampu memberikan manfaat maksimal bagi dunia pendidikan. Anggaran pendidikan yang bersumber dari keuangan negara diharapkan benar-benar digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan memenuhi kebutuhan peserta didik.
BPK memberikan waktu paling lambat 60 hari kepada Pemerintah Kota Depok untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang telah disampaikan.
Tindak lanjut tersebut meliputi penerbitan instruksi Wali Kota, penyampaian jawaban resmi dari Kepala Dinas Pendidikan, penerbitan surat teguran apabila diperlukan, pemberian sanksi sesuai hasil pemeriksaan, serta pelaksanaan verifikasi menyeluruh oleh Inspektorat terhadap seluruh temuan.
Temuan ini menjadi perhatian publik karena menyangkut penggunaan anggaran pendidikan yang nilainya tidak sedikit. Masyarakat berharap Pemerintah Kota Depok dapat menindaklanjuti rekomendasi BPK secara terbuka, profesional, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku sehingga tata kelola pengadaan barang dan jasa di sektor pendidikan dapat diperbaiki dan kepercayaan publik tetap terjaga.
Pemberitaan ini disusun berdasarkan dokumen resmi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan nomor referensi PI0A98BD. Informasi yang dimuat merupakan rangkuman dari rekomendasi hasil pemeriksaan. Seluruh pihak yang disebut dalam temuan tetap memiliki hak untuk memberikan klarifikasi atau tanggapan sebagai bagian dari prinsip keberimbangan dalam pemberitaan.
[ Redaksi ]
