Garudanewss.com, Editorial – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dibacakan Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah sejatinya bukan sekadar penegasan norma hukum, melainkan peringatan keras terhadap cara berpikir aparat penegak hukum dan pemegang kekuasaan dalam menyikapi kerja jurnalistik.
Mahkamah kembali menegaskan satu prinsip mendasar yang seharusnya sejak lama dipahami dan dipatuhi: karya jurnalistik tidak dapat serta-merta ditarik ke ranah pidana maupun perdata.
Di tengah maraknya praktik kriminalisasi wartawan—terutama di daerah—putusan ini menjadi tonggak penting dalam upaya menghentikan kecenderungan membungkam kritik melalui instrumen hukum.
Tidak sedikit wartawan dilaporkan ke polisi, digugat secara perdata, bahkan diproses pidana, bukan karena menyebarkan kebohongan, melainkan karena pemberitaannya menyentuh kepentingan kekuasaan, elite politik, jaringan ekonomi, atau kelompok berpengaruh tertentu.
Mahkamah Konstitusi secara jujur dan terbuka mengakui bahwa wartawan berada dalam posisi yang secara inheren rentan. Kerentanan tersebut bukan alasan untuk memanjakan atau memberikan kekebalan hukum, melainkan dasar konstitusional mengapa negara justru wajib menghadirkan perlindungan hukum yang bersifat afirmatif.
Perlindungan ini bertujuan memastikan agar kerja jurnalistik dapat berlangsung tanpa tekanan, intimidasi, maupun ancaman pidana yang tidak proporsional.
Penting dicatat, MK secara tegas menolak tafsir keliru bahwa Undang-Undang Pers memberikan impunitas kepada wartawan.
Tidak ada satu pun wartawan yang kebal hukum. Namun, hukum juga tidak boleh dijadikan alat represif untuk menghukum kerja jurnalistik yang dijalankan dengan itikad baik, profesional, serta tunduk pada kode etik jurnalistik.
Ketika hukum digunakan secara serampangan, yang runtuh bukan hanya keadilan, tetapi juga sendi-sendi demokrasi.
Di sinilah letak persoalan mendasar yang selama ini kerap diabaikan oleh aparat penegak hukum. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers merupakan lex specialis yang mengatur secara khusus penyelesaian sengketa pemberitaan. Mekanisme hak jawab, hak koreksi, dan peran Dewan Pers bukan sekadar formalitas, melainkan mandat undang-undang.
Mengabaikan jalur ini dan langsung menggunakan pasal pidana atau gugatan perdata bukan hanya keliru, tetapi berpotensi melanggar konstitusi.
Putusan MK ini seharusnya menjadi rambu wajib bagi aparat penegak hukum. Polisi, jaksa, dan hakim tidak lagi memiliki alasan pembenar untuk memproses laporan terhadap wartawan tanpa terlebih dahulu menguji apakah perkara tersebut merupakan sengketa pers.
Jika praktik ini masih terus berlangsung, maka yang patut dipertanyakan bukan hanya profesionalisme aparat, melainkan juga komitmen negara dalam melindungi kebebasan pers sebagai hak konstitusional warga negara.
Bagi insan pers sendiri, putusan ini sekaligus menjadi pengingat moral yang tidak kalah penting. Perlindungan hukum hanya melekat pada wartawan yang bekerja secara sah, profesional, dan menjunjung tinggi kode etik jurnalistik.
Kebebasan pers bukanlah kebebasan tanpa batas, melainkan kebebasan yang disertai tanggung jawab moral, etika, dan keberpihakan pada kepentingan publik.
Pada akhirnya, putusan Mahkamah Konstitusi ini menegaskan satu prinsip fundamental dalam negara demokrasi: negara yang takut pada pers adalah negara yang rapuh, sementara negara yang melindungi pers adalah negara yang percaya pada kebenaran dan keadilan.
Dalam demokrasi, pers bukan musuh kekuasaan, melainkan cermin—yang mungkin tidak selalu nyaman, tetapi selalu dibutuhkan.